Mar 14 2016

Galeri Foto

Dokumentasi Penelitian

Agu 05 2016

Seminar Intern: Danau Toba sebagai “Monaco Of Asia”

Jakarta, 29 September 2016 | Pk. 10.00 WIB

 

JAKARTA- Pada hari Jum’at 29 Juli 2016 diadakan seminar intern di P2KK-LIPI. Seminar yang dipaparkan oleh Hayaruddin Siagian ini mengangkat judul “Kesiapan Masyarakat Lokal Dalam Mengembangkan Danau Toba Sebagai Destinasi Pariwisata”.
Tema ini diangkat karena Danau Toba sejak awal tahun ini sedang menjadi prioritas pemerintah untuk dikembangkan sebagai daerah wisata yang diharapkan nantinya dapat menjadi seperti “Monaco of Asia”. Pemapar menceritakan ada banyak yang dimiliki Danau Toba, antara lain; (1) Danau vulkanik terbesar di dunia (2) Dikelilingi oleh tujuh kabupaten yang memiliki potensi alam dan budaya yang beraneka ragam (3) Pulau Samosir yang berada ditengah-tengah danau toba memiliki luas 647 km2 dan di dalamnya terdapat dua buah danau yaitu Aek Natonang dan Danau Sidihoni (danau di atas danau), kemudian ada sawah terasering yang indah, dan beberapa air terjun yaitu air terjun simangande dan air terjun pangaribuan.

Namun di tengah potensi tersebut menurut pemapar ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Danau Toba, yaitu konsistensi pemerintah dalam pembangunan proyek raksasa ini sebab membutuhkan dana triliunan, ketidaksiapan masyarakat lokal menghadapi budaya pariwisata seperti tidak transparannya pedagang membuat harga menu makanan, dan kebersihan yang tidak terjaga, konflik hak ulayat yang banyak terjadi, dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan Kerambah Jaring Apung (KJA) yang pada awalnya adalah program pengentasan kemiskinan yang ditelurkan pemerintah pada tahun 1988, kini hamper semua bibir pantai telah ditutupi KJA milik masyarakat dan investor asing. Hal ini mengakibatkan kualitas air danau menjadi kotor dan berbau akibat limbah pakan ikan, akhirnya banyak ikan yang mati, serta menurunkan jumlah wisatawan.

Ada empat rencana besar yang ditetapkan dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk mengembangkan kawasan pariwisata Danau Toba. Pertama, pembersihan air dari limbah KJP dengan teknologi pompa. Kedua, optimalisasi hasil produksi dari setiap kawasan seperti buah dan sayur). Ketiga, membangun infrastruktur seperti jalan, bandara udara, dan pelabuhan. Dan keempat, penguatan sisi sejarah Danau Toba.

Kesimpulan dari pemapar bahwa pemerintah pusat sudah siap dengan segala konsep pembangunan serta penataan Danau Toba, namun belum ada tindakan konkrit. Oleh karena ini badan otorita Danau Toba yang dibentuk sebagai tim pembangunan pariwisata harus segera direalisasikan agar rencana tidak sekedar menjadi wacana. Kemudian yang lebih penting lagi adalah menyiapkan kesadaran masyarakat sekitar, untuk pembenahan sikap agar lebih sopan, ramah, dan bersih.

Seminar ini berjalan dengan interaktif, dimana salah satunya berupa masukan dari peserta seminar yang muncul dari Azzam Manan, bahwa tema yang disampaikan belum banyak mengupas tentang kesiapan masyarakat lokal dalam pengembangan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata, dari halaman ke halaman lebih banyak membahas berbagai macam isu yang tidak mengarah. Oleh karena itu diperlukan perbaikan terkait tujuan dari penulisan sehingga didapatkan hasil tulisan yang tersusun dengan sistematika jelas. (Maulida Illyani)

Agu 01 2016

FOCUS GROUP DISCUSSION : KAJIAN KEP. MENPAN NO : KEP/128/M.PAN/9/2004 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENELITI DAN ANGKA KREDITNYA

TERM OF REFERENCE (TOR)

FOCUS GROUP DISCUSSION KAJIAN KEP. MENPAN NO : KEP/128/M.PAN/9/2004 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENELITI DAN ANGKA KREDITNYA

_DSC0063 _DSC0059

 

  1. LATAR BELAKANG

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil merupakan jabatan keahlian yang diatur pertama kali dalam UU Kepegawaian No. 8 Tahun 1974 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980. Untuk menindaklanjuti Undang-undang tersebut, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengusulkan Jabatan Fungsional Peneliti yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara NO. 01/MENPAN/1983 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti. Keputusan MENPAN Tahun 1983 ini merupakan peraturan hukum yang pertama yang memayungi Jabatan Fungsional Peneliti, berikut dengan jenjang karir jabatannya.

Peraturan Pemerintah tentang Jabatan Fungsional muncul dalam PP No. 16 Tahun 1994, kemudian disusul dengan Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS. Pada tahun 2004, LIPI mengajukan usul perubahan pengaturan tentang Jabatan Fungsional Peneliti, hingga keluarlah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NO KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penelliti dan Angka Kreditnya, yang sampai saat ini masih berlaku. Petunjuk pelaksanaan tentang Jabatan Fungsional Peneliti yang dikeluarkan Kepala LIPI dan Kepala BKN telah dirubah , begitu juga dengan Petunjuk Teknis yang merupakan Keputusan Kepala LIPI bahkan sudah mengalami perubahan sebanyak 3 kali, mengikuti hasil evaluasi dan perkembangan dunia IPTEK.

Dengan keluarnya UU no 5 Tahun 2014, PNS telah berubah menjadi Aparatur Sipil Negara yang memuat banyak perubahan terkait pengaturan tentang manajemen ASN dan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional ASN, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan MENPAN NO : KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya. Sejalan dengan hal tersebut, Pusbindiklat Peneliti LIPI bekerja sama dengan Peneliti bidang Hukum di Puslit Kemasyarakatan dan Kependudukan melakukan kajian terhadap peraturan tersebut. Untuk melengkapi analisis dan rekomendasi terhadap kajian tersebut, kami menyelenggarakan Focus Group Discussion dengan mengundang peneliti perwakilan dari Badan Litbang Kementerian dan LPNK Litbang untuk memberikan masukan terkait : Perubahan Kep. Menpan terkait UU ASN, Standar Kompetensi Peneliti, dan Jabatan/Gelar Profesor Riset. Hasil dari diskusi ini akan menjadi dasar analisis dalam kajian yang sedang dibuat, sebagai bahan rekomendasi untuk penyusunan Revisi Kep. MENPAN NO : KEP/128/M.PAN/9/2004.

 

  1. METODE

Pada Sesi pertama FGD akan dibagi menjadi dua kelompok :

  1. Perubahan Kep. Menpan terkait UU ASN
  2. Standar Kompetensi Peneliti dan Penilaian AK

Dilanjutkan dengan Diskusi forum tentang Jabatan/Gelar untuk Profesor Riset dalam pembinaan karir peneliti yang tertuang dalam Kep. Menpan.Tim Kajian dan sekretariat akan terlibat sebagai pengamat dan notulis selama diskusi agar dapat mengambil kesimpulan isi diskusi sebagai bahan analisis.

 

  1. PESERTA

Peserta merupakan peneliti dari perwakilan Badan Litbang Kementerian dan LPNK Litbang terpilih.

Jumlah peserta tiap kelompok FGD maksimal 15 orang, jumlah peserta total 30 orang.

 

  1. SUSUNAN ACARA
NO Hari/Tanggal ACARA Keterangan
1 28 Juli 2016    
  08.00 – 08.30 Registrasi peserta FGD  
  08.30 – 09.00 Pembukaan Wakil Kepala LIPI
  09.00 – 09.45 Penjelasan tentang UU ASN dan Perubahan Kepmenpan ttg Pembinaan Karir Jabatan Fungsional Peneliti Kapusbindiklat Peneliti LIPI
  09.45 – 10.00 Coffee Break  
  10.00 – 12.00 FGD I :  UU ASN dan Perubahan Kep. MENPAN ttg Jabatan Fungsional Peneliti Ruang Rapat Lt 6

Moderator : Lilis Mulyani, S.H., M.L.M

    FGD II : Standar Kompetensi Peneliti dan Pemenuhan Angka Kreditnya Ruang Rapat Lt 9

Moderator : Prof. Dr. Gono Semiadi

  12.00 – 13.00 Ishoma  
  13.00 – 14.30 Diskusi forum : Jabatan Profesor Riset dalam Kepmenpan ttg Jabatan Fungsional Peneliti Moderator :
  14.30 – 15.00 Penutupan (Laporan hasil FGD) Kapusbindiklat Peneliti LIPI

 

  1. KONFIRMASI PESERTA

Peserta perwakilan dari instansi terpilih wajib melakukan konfirmasi dengan mengirimkan surat tugas dan npwp ke email pusbindiklat@mail.lipi.go.id  dengan subject “FGD Kajian Kepmenpan”

 

 

Jun 22 2016

DARI PERBATASAN UNTUK INDONESIA: Penelitian Bahasa dan Budaya di Jayapura

Jakarta, 22 Juni 2016 | Pk.09.30 WIB

 

JAKARTA – Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2KK-LIPI) melakukan penelitian bahasa dan budaya di kota Jayapura (Port Numbay), tepatnya di tiga kampung yaitu Skouw Mabo, Skouw Sae, dan Skouw Yambe yang berada di perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea (PNG). Penelitian yang bertajuk “Peran Bahasa dan Kebudayaan dalam Konteks Persatuan dan Kesatuan di Papua” ini telah berjalan dua tahun, sejak 2015 hingga 2016. Sebagai tambahan informasi, penelitian ini bersifat interdisiplin karena melibatkan peneliti dari beragam ilmu, antara lain linguistik, hukum, antropologi, dan demografi.

Pada tahun 2015, menimbang data dan fakta adanya keragaman kebudayaan dan bahasa di Provinsi Papua, tim Papua melakukan kajian untuk mengidentifikasi kebudayaan dan kebahasaan orang Skouw yang diakui sebagai salah satu penduduk asli kota Jayapura. Kajian kebudayaan dan kebahasaan yang menempatkan fokus pada orang Skouw ini bertujuan menggali nilai dan praktik masyarakat yang memiliki potensi mendukung terciptanya integrasi sosial antara komunitas etnik tersebut dengan kelompok etnik.

Hasil penelitian tim di tahun 2015, dari sisi kebahasaan, memperlihatkan individu yang menjadi anggota masyarakat tersebut memiliki kemampuan memilih kode (baca:bahasa) yang digunakan sebagai strategi komunikasi. Survei sosiolinguistik memperlihatkan bahwa pada dasarnya ranah penggunaan bahasa Indonesia lebih luas dibandingkan ranah penggunaan bahasa Skouw. Hal ini terjadi karena (1) intensitas kontak bahasa yang tinggi, (2) tingginya angka kawin campur, dan (3) sikap bahasa yang kurang positif dari penduduk Skouw. Posisi bahasa Indonesia bisa berperan sebagai vernacular (bahasa asli, dialek dari penduduk asli) sekaligus vehicular (alat komunikasi antarkelompok). Di sisi lain, bahasa Skouw, meskipun masih memiliki tempat di kalangan penuturnya tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa vitalitas bahasa tersebut berangsur-angsur mengalami degradasi. Hal ini terlihat dari mulai membesarnya kesenjangan penggunaan yang terjadi antara bahasa Indonesia dan bahasa Skouw. Selain kedua bahasa tersebut, bahasa Tok Pisin ditengarai juga mulai masuk ke dalam aktivitas kebahasaan penduduk di sekitar orang Skouw terutama mereka yang berkaitan langsung dengan akitivitas perdagangan di perbatasan Indonesia−PNG.

Sementara itu di sisi kebudayaan, persentuhan dengan berbagai nilai dan tradisi diakui masyarakatnya mempengaruhi praktik tradisi mereka saat ini banyak acara adat yang memang sudah tidak lagi dilakukan oleh orang Skouw, seperti tidak berfungsinya Tangfa dan Paa (keduanya berarti rumah adat) sebagai tempat berkumpul dan juga tempat untuk mendidik anak laki-laki yang sudah beranjak dewasa.

Berlanjut dari penelitian tahun sebelumnya, pada tahun 2016 fokus penelitian diarahkan untuk memahami interaksi internal dan eksternal dari komunitas kultural penutur bahasa Skouw melalui kajian bahasa, kependudukan, kepemimpinan dan adat/tradisi. Penelitian di tahun 2016 ini dilakukan melalui wawancara  kepada anggota masyarakat, Ondoafi (pemimpin adat tertinggi),  pemangku kebijakan seperti anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), stakeholder Pemerintah Provinsi Papua, Stakeholder Pemerintah Kota Jayapura, Kepala Pemerintahan Kampung (KPK), serta informan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Selain wawancara, penelusuran artikel dan buku−buku yang terkait dengan bahasa dan budaya masyarakat asli Skouw maupun Port Numbay dilakukan oleh tim peneliti.

Penelitian tahun 2016 menyasar tujuan teoritis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, khususnya pada kajian bahasa dan kebudayaan, mengenai batas-batas sosial budaya dalam konstruksi identitas masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-PNG. Sementara itu, tujuan praktis penelitian ini adalah sebagai bahan untuk penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah mengenai pemetaan kekayaan kebudayaan kelompok etnik di kawasan perbatasan Indonesia yang kemudian diharapkan dapat menyumbang pemikiran dalam perumusan strategi kebudayaan Indonesia. (Luis Feneteruma)

 

*Sumber: disarikan dari Laporan Penelitian Tim Papua tahun 2015 dan makalah Rancangan Penelitian Tim 15 Juni 2016

**Narahubung: Leolita Masnun, SH, MA (Koordinator Tim)

 

(Ed/Ranny Rastati)

Post sebelumnya «

Lewat ke baris perkakas