Oleh Wasisto Raharjo Jati (Peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI)

Kehadiran media sosial secara transformatif telah mengubah praktik sosialisasi bagi masyarakat modern kontemporer. Sosialisasi tidak lagi dimaknai secara pertemuan fisik sebatas tempat dan waktu, namun kini berwujud pada sosialisasi digital lintas ruang dan waktu. Adanya transformasi sosialisasi tersebut memudahkan manusia modern untuk kemudian beraliansi maupun beroposisi satu sama lain baik dalam level dunia online maupun offline. Keduanya merupakan bentuk nilai baru dalam sosialisasi manusia modern yang didominasi kalangan kelas menengah. Kelas menengah sebagai netizen adalah manusia sosial  (homo homini socius). Namun, alih-alih mencapai kebaikan bersama seperti Yunani kuno, malah justru menjadi serigala bagi sesamanya (homo homini lupus).

(Sumber: http://marketeers.com/wp-content/uploads/2016/05/bRyfUa_netizen.jpg)

Informasi dan data yang ditampilkan dalam media sosial secara sugestif telah mendorong netizen untuk melakukan label sosial bagi sesamanya baik level online maupun offline. Implikasinya adalah dari label sosial di level online itu berdampak simetris dengan adanya tumbuhnya rasa kebencian (hate speech) yang tumbuh di level offline.  Kebencian itu tumbuh pada karena adanya perasaan terancam dengan sesama netizen yang berbeda pola pikir dan pola perilakunya. Alih-alih diajak diskusi lebih baik baik untuk dilikuidasi karena pada dasarnya media sosial adalah kepanjangan tangan praktik dominasi dan subordinasi dalam akar rumput. Maka seorang netizen itu akan dibaca interaksinya di media sosial baik secara aktif maupun pasif dikarenakan interaksi di media sosial menujukkan perilaku hakiki individu secara langsung. Hal ini dikarenakan akses media sosial membuka tabir pribadi untuk menjadi konsumsi publik. Dengan kata lain pribadi adalah entitas politik (personal is politic) yang  kemudian didorong untuk mencari kelompok yang sesuai dengan idealismenya di media sosial.

Pertarungan idealitas yang diimbuhi dengan rasa kebencian itulah yang sedang mewabah saat ini di mana sinergi otot dan otak bersatu dalam bingkai kekerasan secara literal, verbal, dan fisik. Oleh karena itulah, konstruksi akan kebenaran suatu informasi di kalangan kelas menengah modern kali bukanlah pada realibilitas dan validitas data yang terukur secara metodologis,namun lebih pada lialibilitas dan kolektivitas pandangan yang terukur dari persebaran informasi tersebut.

(Sumber: http://cdn2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/20131216_224340_media-sosial-cinta.jpg)

Konteks  Koalisi dan Oposisi pada dasarnya digunakan dalam praktik politik praktis untuk menunjukkan adanya perbedaan kepentingan dalam mencapai tujuan yang ada dan eksis secara temporer. Namun, hal itu tidak berlaku dalam sosialisasi di media sosial yang menciptakan situasi permanen bahwa koalisi dan oposisi sesama netizen itu diterjemahkan dalam bentuk esklusi sosial. Esklusi merupakan tindak lanjut dari labelisasi dan identifikasi sosial dalam ruang online.  Kita bisa menyimak pada hampir tidak ada titik temu perdebatan suatu masalah di ruang online diselesaikan secara damai. Malahan justru sesama netizen tersebut saling debat kusir panjang yang ironisnya sampai merekayasa data dan informasi untuk membuktikan kebenarannya. Pada akhirnya kebenaran kemudian dibicarakan oleh sesama orang yang sama dalam grup sosial sama sehingga dari situlah menciptakan adanya polarisasi sosial dalam masyarakat.  Perilaku polarisasi itu didasarkan pada sikap chauvinistik itu terjadi saat ini di mana militansi di media sosial lebih berbahaya ketimbang aksi demonstrasi di jalanan karena dengan mudah mobilisasi massa terjadi secara cepat hanya berbekal pada pandangan sempit suatu hal.

Peran algoritma dalam media sosial menjadi indikator penting dalam sosialisasi manusia modern yang dengan secara cepat dan tepat. Intelektualisme kini bukanlah sebuah pekerjaan agung seorang akademisi di menara gading untuk menciptakan dan menyebarkan kebenaran pada masyarakat. Namun yang berkembang saat ini adalah intelektualisme massa yang itu didasarkan pada seberapa banyak orang percaya bahwa informasi itu benar. Intelektualisme massa ini yang membawa kita hari ini dari era pasca kebenaran (post-truth) menuju masyarakat pasca intelektual (post-intellectual).

Indikasinya bisa kita simak bahwa algoritma dalam media sosial menjadi preferensi penting yang menujukkan pada netizen mengenai informasi yang disukainya saja tanpa membuka ruang diskusi dengan orang yang berbeda pandangan. Adanya berbagai aksi misalnya unfriend, unfollow, maupun unshared yang dilakukan oleh netizen tersebut adalah bukti konkrit bahwa perbedaaan data dan informasi tidak diperkenankan. Malahan yang ada adalah kebenaran dan intelektualisme itu ada sepanjang masih banyak orang yang percaya bahwa itu “benar.”

(Sumber: http://cdn.makeuseof.com/wp-content/uploads/2015/04/unfriend-unfollow-unlike-670×335.jpg?x92042)

Kebenaran dalam ilmu sosial memang relatif karena terdapat banyak argumentasi yang bermunculan baik itu sebagai pandangan optimis atau pandangan skeptis. Namun, apabila kebenaran itu lantas diterapkan pada konteks masyarakat awam, maka yang muncul adalah serangkaian debat kusir yang tidak pernah selesai mengenai masalah mendasar. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada masalah polarisasi masyarakat secara akut.  Hal itu berdampak pada serangkaian penyesatan efektif  yang banyak terjadi misalnya bumi itu datar, Kesultanan Majapahit, maupun Borobudur itu peninggalan Nabi Sulaiman yang semuanya bermula dari isu,  kemudian merambah pada polarisasi hingga yang berujung pada masalah keimanan seseorang.

Adanya berbagai macam ungkapan miskin informasi menunjukkan bahwa pola pikir delusional telah akut di kalangan kelas menengah kita hari ini. Rasionalisme tidak lagi berpijak pada masalah cara berpikir, namun lebih kepada masalah orang itu berasumsi. Tentunya melihat kondisi tersebut sangatlah miris bagi Indonesia terkait dengan masalah sosialisasi maupun juga kebenaran menjadi sumber sentimen pribadi maupun kolektif. Kehadiran masyarakat pasca intelektual ini menjadi sinyal awal bagi kelas menengah Indonesia agar tidak lagi berperilaku politik praktis kalau tidak dibekali pemahaman komprehensif dan strategi sosialisasi yang benar. (Editor: Ibnu Nadzir)

 

________________________

Tentang Penulis

Wasisto Raharjo Jati, dilahirkan di Yogyakarta pada 15 Maret 1990. Menamatkan pendidikan dasar dan menengah di kota tersebut. Gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) didapatkan dari Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada (JPP UGM) pada tahun 2012. Sekarang ini bekerja sebagai staf peneliti di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P – LIPI) semenjak 2014. Minat riset yang ditekuni: Politik Kelas Menengah, Gerakan Politik, dan Masyarakat Sipil. Publikasi terbarunya adalah Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia (LP3ES, 2017). Korepondensi bisa melalui email: wasisto.raharjo.jati@gmail.com