PMB LIPI Menyelenggarakan Pelatihan Pengelolaan Zona Pesisir Terpadu Di Semarang

Oleh Hidayatullah Rabbani (Kandidat Peneliti PMB LIPI)

SEMARANG – Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI bekerjasama dengan International Network for Government Science Advice (INGSA), Macquarie University Sydney Australia, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan pelatihan dengan tema “Climate Change Adaptation Through Integrated Coastal Zone Management: Policy Options for the UN SDG Implementation in Indonesia”, pada tanggal 23-24 Juli 2018. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Louis Kinne Kota Semarang, Jawa Tengah.

Ada empat pembicara dalam kegiatan tersebut yaitu 1) Professor Shawkat Alam dari Macquarie University sekaligus pakar Internasional dan kerja sama dalam proyek riset INGSA tahun 2018 di Indonesia dengan judul riset “Addressing Sea Level Rise (SLR) throught Integrated Coastal Zone Management, Disaster Risk Reduction and Sustainable Livelihood: Semarang as a Case Study”, 2) Dr. Laely Nurhidayah peneliti PMB LIPI sekaligus rekanan proyek penelitian INGSA 2018 di Indonesia, 3) Peter Davies, Associate Professor di Macquarie University, dan 4) Rukuh Setiadi, PhD, dosen di Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang.Pelatihan tersebut dihadiri oleh 30 peserta dari berbagai kalangan mulai dari peneliti, akademisi, dan perwakilan dinas-dinas tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang yang terkait dengan pengelolaan zona pesisir.

Dokumentasi: Hidayatullah Rabbani (PMB LIPI)

Acara dibuka oleh Kepala PMB LIPI, Dr. Sri Sunarti Purwaningsih, MA. Dalam sambutannya, Kepala PMB LIPI menyatakan apresiasinya karena kegiatan pelatihan ini menghadirkan tenaga ahli yang kompeten di bidangnya. Selain itu, kegiatan ini juga mampu mempertemukan berbagai perwakilan dari instansi pemerintah yang merupakan pelaksana setiap kebijakan pemerintah dilapangan. Dengan peserta dari berbagai kalangan yang memiliki basis riset dan kajian pengelolaan pesisir, diharapkan dapat saling bekerjasama secara terpadu dalam menghadapi perubahan iklim sehingga setiap kebijakan dilapangan dapat berangkat dari hasil riset.

Professor Shawkat Alam dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini untuk memberi pelatihan pengelolaan pesisir secara terpadu dan bagaimana menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan (SDG) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, tujuan lain yang ingin dicapai yaitu dapat mendengar segala masukan dan permasalahan terkait penanganan dampak perubahan iklim dari berbagai instansi pemerintah terkait dan dari partisipan yang menghadiri  kegiatan ini. Dengan diadakannya pelatihan ini, diharapkan dapat menjembatani terjadinya integrasi pengelolaan terpadu zona pesisir antar instansi pemerintah, akademisi, dan masyarakat.

Dokumentasi: Hidayatullah Rabbani (PMB LIPI)

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Ir. Lalu M. Syafriadi, MM., dalam paparan sambutannya mengatakan bahwa Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah saat ini mengalami pembangunan sangat cepat di segala bidang termasuk  infrastruktur. Pengembangan pelabuhan Tanjung Emas, Bandara Ahmad Yani, danjalan tol Semarang-Solo merupakan tugas proyek prioritas utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mempercepat laju ekonomi dan telah masuk dalam Masterplan Perluasan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan pemerintah pusat. Pembangunan tersebut selain dapat meningkatkan perekonomian di wilayah, namun di sisi lain juga memberi dampak perubahan struktur lahan. Sebagai contoh, kebutuhan air bersih yang terus meningkat mendorong eksploitasi air bawah tanah secara berlebihan yang kemudian berdampak pada penurunan muka air tanah sebagai akibat terjadinya kekosongan pori-pori tanah. Selain itu, adanya perubahan iklim akibat pemanasan global turut menjadi faktor kuat yang menyebabkan kerusakan wilayah pesisir. Permasalahan yang kemudian terjadi di wilayah pesisir, khususnya di Kota Semarang dan Kabupaten Demak adalah abrasi wilayah pesisir, rob (banjir air laut), serta penurunan muka tanah (land subsidence). Permasalahan rob ini sampai sekarang belum bisa diatasi secara optimal dan sangat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sinergisitas peran pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota serta perguruan tinggi dalam menerapkan strategi antisipasi dan adaptasi perubahan yang terintegrasi dalam pembangunan berkelanjutan. Perlu juga menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat lokal dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa melalui pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis mengenai pemecahan permasalahan perubahan iklim dan memberi masukan serta saran untuk pengambilan kebijakan dalam proses perencanaan penangan wilayah pesisir.Selain itu memberikan informasi mengenai konsep penurunan resiko bencana serta, membangun jejaring dan kolaborasi antar lembaga pemerintah.

Dokumentasi: Hidayatullah Rabbani (PMB LIPI)

Kegiatan selama dua hari tersebut berlangsung secara dinamis karena peserta pelatihan tidak hanya bertindak sebagai partisipan pasif namun ikut secara aktif dalam kegiatan diskusi secara berkelompok dan masing-masing mampu memaparkan pandangannya sehingga baik pembicara dan peserta dapat saling berbagi pengetahuan. Hal ini terungkap dari wawancara terhadap salah satu peserta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Andrian, yang mengungkapkan bahwa kegiatan semacam ini sangat baik karena mampu mendengarkan beragam masukan dan permasalahan serta mendapat pengetahuan yang sangat berguna dari instansi pemerintah , kalangan akademisi, dan peneliti. Ia berharap acara sejenis terus diadakan dan ada tindak lanjut sehingga apa yang dicita-citakan dalam pengelolan pesisir secara terpadu dapat terlaksana dengan baik. (Editor Ranny Rastati)

 

 

 

Post Author:

Tinggalkan Balasan