Home Artikel Air Tanah, Air Minum, Air Mata: Kisah Berebut Air

Air Tanah, Air Minum, Air Mata: Kisah Berebut Air

0

[Masyarakat dan Budaya: Volume 14, Nomor 3, Februari 2021]

Oleh Karunia Haganta (Mahasiswa Antropologi Universitas Indonesia)

 

Dalam kehidupan manusia, air adalah salah satu dari kebutuhan pokok manusia, terutama air bersih. Berbagai kegiatan manusia membutuhkan air untuk melakukannya, dari minum sampai membersihkan diri. Ironisnya, sebagian masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses air bersih. Ketimpangan akses terhadap air membuat PBB menyatakan akses atas air sebagai hak asasi manusia sejak 2010. Dalam pembangunan, air bersih dan sanitasi menjadi salah satu dari SDGs (Sustainable Development Goals) untuk menjadi orientasi pembangunan.

Sebagai salah satu sumber daya alam, akses terhadap air terkadang tidak lepas dari kondisi alam. Begitu juga dengan permasalahan terhadap akses, seperti sulitnya memperoleh air bersih, terkadang disebabkan karena faktor alami seperti kekeringan. Namun kerap kali kesulitan mengakses air ini tidak hanya masalah alamiah, tetapi juga sosial. Ini menjadi ironis karena air sebagai hak asasi justru menjadi rebutan dan tidak dapat diakses oleh seluruh manusia. Lebih dari itu, ketimpangan akses air ini turut berperan pada terbentuknya masalah lainnya, bahkan terjadinya konflik.

Dimasukannya air sebagai salah satu hak asasi membuat tindakan-tindakan yang menciptakan ketimpangan atau kesulitan dalam mengakses air merupakan pelanggaran hak asasi. Berbeda dengan sumber daya lain, terutama sumber daya ekstraktif, yang kerap diwarnai pelanggaran HAM dalam proses eksploitasinya, air justru menimbulkan masalah yang lebih pelik karena air itu sendiri menjadi bagian dari hak asasi. Permasalahannya tidak lagi hanya eksploitasi air, tetapi ketika salah satu pihak mengeksploitasi air secara amat berlebihan sehingga pihak lainnya tidak mampu mengakses air. Selain itu, kerap kali terjadi bahwa kegiatan salah satu pihak membuat akses masyarakat terhadap air bersih menjadi tidak mungkin, seperti mencemari air dengan pembuangan limbah ke sumber air.

Sering kali, pemerintah diharapkan sebagai pihak yang mampu mengatur distribusi air yang berkeadilan dan menjamin agar seluruh masyarakat mampu mengakses air. Kenyataannya justru sebaliknya, pemerintah justru menjadi aktor yang memperparah ketimpangan akses air di masyarakat, baik dalam kebijakan yang diambilnya maupun tidak diambilnya. Dalam kebijakan yang diambilnya, pemerintah tidak menunjukkan keberpihakannya terhadap masyarakat. Dalam kebijakan yang tidak diambilnya, pemerintah justru tidak membuat kebijakan-kebijakan yang tegas yang mampu menyokong distribusi air yang berkeadilan.

Kegagalan pemerintah dalam mengelola air menggeser pengelolaan air menjadi berbasis swasta. Neoliberalisme yang dianggap mampu menciptakan sektor penyediaan air yang kompetitif sesuai dengan skema pasar dianggap mampu menyelesaikan persoalan yang ditinggalkan negara. Dalam skema neoliberalisme, air diprivatisasi. Swasta menjadi pengelolanya dan air tidak ubahnya suatu komoditas yang diperdagangkan di pasar.

Secara tata kelola, di Indonesia, akses air berkeadilan menjadi sulit diwujudkan karena privatisasi air. Di Jakarta, infrastruktur yang mendistribusikan air, seperti pipa air, juga sudah menunjukkan ketimpangan dan segregasi. Sejak zaman Hindia Belanda, pipa air di Jakarta tidak menyentuh pemukiman masyarakat miskin atau kelas bawah. Di wilayah lainnya seperti Semarang, tidak terjangkaunya air oleh masyarakat kelas bawah membuat masyarakat kelas bawah ini harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mengakses air dibanding masyarakat yang mampu mengakses air PDAM.

Privatisasi juga membuat salah satu pihak mampu mengeksploitasi air dan memutus akses air pihak lainnya.

Di Cadasari, PT Tirta Fresindo Jaya (TFJ) membangun pabrik industri minuman di wilayah yang merupakan wilayah resapan air dan mengancam akses air warga sekitar. Pemerintah, alih-alih melindungi masyarakat, justru menjadi salah satu pihak yang paling bertanggung jawab karena menerbitkan izin untuk membangun pabrik tersebut yang tidak sesuai dengan Perda No.3 Tahun 2011. Kondisi serupa dapat ditemukan di Bali. Sebagai wilayah yang terkenal dengan sektor pariwisatanya, masyarakat Bali justru kesulitan mengakses air karena eksploitasi air oleh pengembang pariwisata. Ketimpangan ini bahkan mengancam Subak sebagai pranata informal pengaturan air masyarakat lokal.

Di Jakarta, beberapa organisasi sipil menggugat delapan pejabat negara dan dua perusahaan swasta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2012 atas swastanisasi air di Jakarta. Pada 2016, LBH Jakarta membawa gugatan ini ke Mahkamah Agung. Sama seperti di Semarang, biaya yang cukup besar harus dikeluarkan untuk mengakses air. Biaya air per meter kubik di Jakarta bahkan lebih besar dibanding di Singapura. Secara otomatis, masyarakat miskin akan tersingkirkan dari akses air sekalipun lingkungan mereka bukan wilayah tandus yang kurang air. Bakker (2003) menyebut bahwa dalam mekanisme pasar dalam privatisasi air, kelangkaan bukan hal alamiah, tetapi diciptakan.

Dampak dari ketimpangan akses ini pada akhirnya menimbulkan konflik. Di Cadasari, warga dibantu ulama memprotes pembangunan pabrik PT TFJ. Pembangunan tersebut membuat kegiatan pertanian yang amat bergantung pada pengairan sulit dilakukan. Ulama turut serta terutama karena data menunjukkan bahwa penurunan kegiatan pertanian berbanding lurus dengan penurunan pesantren. Turunnya ulama dan organisasi keagamaan tidak hanya terjadi di Cadasari, Muhammadiyah juga turun tangan dengan mendorong PUU SDA (Pengujian Undang-Undang Sumber Daya Alam) I. Tidak berhenti di situ, PUU SDA II yang dianggap memperbaiki PUU SDA I juga belum memuaskan Muhammadiyah karena masih belum menyentuh persoalan, yaitu komodifikasi dan swastanisasi air. Gugatan Muhammadiyah atau LBH Jakarta dimungkinkan bila melihat persoalan ketimpangan akses air sebagai suatu masalah HAM.

Melihat persoalan ketimpangan akses air sebagai masalah HAM menunjukkan bahwa butuh perjuangan panjang dalam mewujudkan akses air untuk semua. Namun terdapat beberapa catatan terhadap perjuangan mewujudkan akses air berkeadilan yang dilakukan dalam perspektif HAM. Bakker (2010) menyatakan bahwa pejuang HAM kerap terfokus pada mendorong peran negara untuk mengelola air, terutama dengan gerakan anti-privatisasinya.

Permasalahannya adalah terlibatnya negara sekalipun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan HAM, tidak menjamin terwujudnya akses air pada semua. Ketimpangan akses air memiliki kompleksitas yang tidak bisa ditangkap hanya dengan pendekatan HAM. Pendekatan HAM tidak boleh sampai terjebak pada imajinasi sempit yang hanya mengandaikan negara dan regulasi sebagai solusi. Dari sini, Bakker mengajukan kolektivitas pengelolaan air sebagai solusi. Meski kolektivitas ini juga memiliki masalahnya sendiri, seperti keragaman bentuknya, kolektivitas dapat mendorong akses air karena sifatnya yang partisipatoris. Di sini, pendekatan HAM dapat bergerak tidak hanya sebagai anti-privatisasi, tetapi melindungi kolektivitas pengelolaan air oleh masyarakat sebagai bagian dari HAM juga. Biar bagaimanapun, tujuan utama adalah menjamin akses air untuk semua, bukan sekadar anti-privatisasi (Editor Ranny Rastati).

 

Referensi

Ilustrasi: https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/11/193106669/fungsi-air-bagi-kehidupan?page=all

Alihar, F. 2018. “Penduduk dan Akses Air Bersih di Kota Semarang”, Jurnal Kependudukan Indonesia, 13(1): 67-76.

Arizona, Y. & I.S. Chandranegara. 2017. “Jihad Berkonstitusi: Muhammadiyah dan Perjuangan Konstitusional Melawan Komodifikasi Air”, Wacana, 35: 25-54.

Bakker, K. 2010. Privatizing Water: Governance Failure and the World’s Urban Water Crisis. Ithaca: Cornell University Press.

Bakker, K.J. 2003. “A Political Ecology of Water Privatization”, Studies in Political Economy, 70(1): 35-58

Cole, S. 2012. “A Political Ecology of Water Equity and Tourism: A Case Study from Bali”, Annals of Tourism Research, 39(2): 1221-1241.

Kooy, M. & K. Bakker. 2008. “Technologies of Government: Constituting Subjectivities, Spaces, and Infrastructures in Colonial and Contemporary Jakarta”, International Journal of Urban and Regional Research, 32(2): 375-391.

Satriani, S. & I. Syafi’i. 2019. “Berpuja dalam Sengketa: Peran Abuya, Kiai, dan Ustaz dalam Konflik Pengelolaan Air di Pandeglang, Banten” dalam I. Syafi’i & I.H. Gayatri (ed.) Strategi dan Negosiasi dalam Konflik Air di Bali dan Banten. Jakarta: LIPI Press

https://www.bantuanhukum.or.id/privatisasi-air-jakarta-swasta-untung-negara-buntung-warga-ketiban-pulung/

https://www.unwater.org/water-facts/human-rights/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/

_________________________

*) Opini dalam artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak menjadi tanggung jawab redaksi website PMB LIPI

_________________________

Tentang Penulis

Penulis adalah Mahasiswa Antropologi UI. Tulisan lainnya dapat ditemui di berdikaribook.red, bukuprogresif.com, alif.id, islami.co, kurungbuka.com, dan detik.com. Surel: karunia.haganta@gmail.com

NO COMMENTS

Exit mobile version