Home Artikel Membedah Gerakan Subaltern dalam Melawan Pembangunan PLTU di Indramayu

Membedah Gerakan Subaltern dalam Melawan Pembangunan PLTU di Indramayu

0

[Masyarakat dan Budaya: Volume 11, Nomor 21, November 2020]

 

Oleh Cusdiawan (Mahasiswa Program Magister Ilmu Politik Universitas Padjadjaran)

 

Menurut David S. Meyer (dalam Kartika,2014:29), negara adalah institusi yang memiliki fitrahnya sendiri; di dalamnya ada ideologi, politik dan mozaik kepentingan. Di antara perbedaan kepentingan itulah, kemudian muncul gerakan sosial. Adapun perbedaan kepentingan tersebut, salah satunya menyangkut wacana pembangunan.

Bagi mereka yang tersingkir, proses pembangunan lebih diartikan sebagai peminggiran karena dalam proses maupun sebaran manfaat hasilnya tidak jarang warga setempat hanya dijadikan penonton atau malah korban kemajuan, maka yang pemerintah lakukan tidak lebih sebagai penghancuran ketimbang pembangunan (Abdoellah dan Mulyanto,2019: 4-5).

Di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, rencananya akan dibangun PLTU pada tahun 2022. Tentu saja rencana tersebut menghadirkan perlawanan dari warga setempat, karena lahan yang digunakan untuk pembangunan PLTU tersebut merupakan lahan produktif. Perlawanan warga tersebut kemudian melahirkan gerakan sosial. Menurut Rajendra Singh (2010: 20-21), gerakan sosial mengekspresikan usaha-usaha kolektif masyarakat untuk menuntut kesetaraan dan keadilan sosial.

Dalam konteks pembangungan PLTU Indramayu, jelas saja, kehadiran PLTU tersebut dianggap akan mencerabut ruang hidup warga sekitar yang selama ini menggantungkan pada sektor pertanian. Adanya PLTU, hanya akan semakin memarginalkan kaum buruh tani di Desa Mekarsari, dan di sisi lain turut memberi keuntungan bagi para pemilik modal, yaitu para kontraktor. Menurut Singh (2010: 20-21), situasi-situasi ketimpangan dan dominasi sosial, jika terus dijalankan oleh institusi-institusi maupun lembaga sosial, maka pada gilirannya akan menghasilkan sebuah situasi balik di mana terjadi perlawanan, penolakan, pemberontakan yang menentang sistem dominasi tersebut.

Perlawanan yang dilakukan warga dalam bentuk gerakan sosial tersebut, dapat diidentifikasi sebagai identitas gerakan subaltern.Istilah subaltern yang dimaksud di sini, yakni sebuah istilah yang mengacu dalam kajian pascakolonial. Subaltern dipahami sebagai kelompok yang tersubordinasi, kelompok yang tidak berkelas, tidak mempunyai akses kepada kekuasaan dan tidak dapat bersuara (Lubis,2015: 140-142). Sarjana dunia yang mempopulerkan konsep subaltern, adalah Gayatri Spivak. Spivak mengembangkan konsep subaltern ini dari seorang pemikir Marxis Italia, yakni Antonio Gramsci. Subaltern yang dimaksudkan oleh Spivak, yakni mengacu kepada mereka yang berada pada posisi paling bawah dalam masyarakat dan dalam relasi kekuasaan global. Dengan kata lain, subaltern ini didefinisikan sebagai ‘kelompok tak berkelas’ (Spivak, dalam Ashcroft, Griffiths, dan Tiffin eds,2008: 28-37).

Penting untuk menjadi catatan, penulis beranggapan identitas gerakan warga yang melawan pembangunan PLTU tersebut, yang kemudian tergabung ke dalam kelompok Jatayu (Jaringan Tanpa Asap Batu Bara Indramayu) dianggap sebagai gerakan subaltern, karena gerakan tersebut dilakukan oleh orang-orang dengan tingkat pendidikan rendah, buruh tani, bukan kelas menengah, dan tidak mempunyai akses kepada kekuasaan. Kondisi tersebut, menyebabkan warga kesulitan menyuarakan “isi pikiran dan hatinya” atau untuk mengartikulasikan dirinya.

Oleh sebab itu, bila berkaca pada pengalaman Spivak, maka tugas intelektual ataupun aktivis, yakni terus melakukan kritik terhadap struktur sosial politik yang menindas, dan kemudian turut membantu agar kelompok subaltern itu ‘dapat bersuara’. Dalam kasus pembangunan PLTU Indramayu, sebagaimana penelusuran penulis, organisasi lingkungan seperti WALHI Jawa Barat memainkan peran yang penting untuk mengupayakan agar kelompok subaltern ‘dapat bersuara’. WALHI Jawa Barat turut membantu mengorganisir warga yang kemudian tergabung ke dalam Jatayu (Jaringan Tanpa Asap Batu Bara Indramayu) agar gerakan warga lebih sistematis[1]. WALHI Jawa Barat pun mengakui bahwa selama ini mereka berusaha mengadvokasi warga.[2]

Narasi besar versus narasi kecil menjadi salah satu elemen dalam kajian pascakolonial (Kartika,2014: 26). Dalam konteks pembangunan PLTU, narasi besar yang dimaksud adalah narasi yang dibangun pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memenuhi aliran listrik di pulau Jawa dan Bali dan kemudian dihadapkan pada narasi kecil yakni kepentingan segelintir buruh tani di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu ini.

Hal yang perlu kita permasalahkan bersama, yakni pendekatan pemerintah dalam menyikapi perosalan tersebut, yang justru menggunakan etika utilaristik,sehingga yang terjadi adalah “mengatasnamakan kebermanfaatan/kebahagiaan orang banyak kemudian mengorbankan nasib segelintir orang”.

Warga aktif melakukan aksi kolektif dan menyuarakan penolakannya atas pembangunan PLTU, yang tidak hanya merampas ruang hidup mereka saat ini, tapi juga mengancam kelestarian lingkungan dan kehidupan anak cucu mereka kelak. Hingga kini, warga pun masih terus melakukan perlawanan, dan salah satu cara yang dilakukan warga yang tergabung ke dalam Jatayu (Jaringan Tanpa Asap Batu Bara Indramayu) untuk selalu menyolidkan gerakannya, yakni dengan rutin mengadakan acara doa bersama setiap minggunya. Warga Jatayu pun aktif mengkampanyekan mengenai dampak buruk dari adanya pembangunan PLTU tersebut, sehingga diharapkan mampu menyadarkan warga desa Mekarsari lainnya secara khusus, maupun masyarakat lainnya secara umum (Editor Luis Feneteruma).

 

[1] Wawancara dengan Koordinator Jatayu pada 16 Mei 2020.

[2] Wawancara dengan WALHI Jawa Barat, pada 11 Mei 2020

 

Referensi

Ilustrasi: Tirto.id,11 Desember 2017. “Cirebon dan Indramayu Menggugat PLTU”, dalam https://tirto.id/cirebon-dan-indramayu-menggugat-pltu-cBuu/ diakses 26 September 2020

Abdoellah, S. Oekan dan Dede Mulyanto. (2019). Isu-Isu Pembangunan: Pengantar Teoretis. Jakarta: Gramedia.

Kartika, Titiek. (2014). Perempuan Lokal vs Tambang Pasir Besi Global. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Lubis, Akhyar. (2015). Pemikiran Kritis Kontemporer. Depok: Rajawali pres

Singh, Rajendra. (2010). Gerakan Sosial Baru. (Terjemahan Eko P. Darmawan). Yogyakarta: Resist Book

Spivak, Gayatri Chakravorty. “Can the Subaltern Speak?”, dalam Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, dan Helen Tiffin (ed). (2008). The Post Colonial Studies Reader, Second Edition. London, New York: Routledge

 

Tentang Penulis

Penulis menyelesaikan studi sarjana di program studi Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran dengan peminatan sejarah politik. Saat ini penulis tercatat sebagai mahasiswa Program Magister Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran. Pembaca dapat menjumpai tulisan-tulisan penulis di berbagai laman, seperti Mizan.com, Geotimes.co.id, Pinterpolitik.com, Qureta, Nuralwala.id dan sebagainya. Penulis dapat dihubungi melalui Cusdiawan14001@mail.unpad.ac.id.

NO COMMENTS

Exit mobile version