Home Artikel Opini Merintis Keadaban Digital di Indonesia

Merintis Keadaban Digital di Indonesia

0

[Masyarakat & Budaya, Volume 16, Nomor 7, April 2021]

Oleh Ibnu Nadzir (Peneliti PMB LIPI)

Pada Februari 2021, Microsot mengeluarkan Indeks Keadaban Digital yang menilai perilaku pengguna Internet dari 32 negara dunia. Indeks ini disusun dengan melakukan survei terhadap lebih dari 16000 pengguna Internet, termasuk dari Indonesia. Dalam hasil laporan mereka, warganet Indonesia merupakan pengguna Internet dengan peringkat keadaban paling buruk di Asia. Seolah hendak mengafirmasi temuan tersebut, warganet Indonesia pun berbondong-bondong merundung akun Instagram milik Microsoft. Peristiwa ini menambah catatan buruk tentang penggunaan Internet di Indonesia. Bahkan sebelum indeks tersebut dikeluarkan, pengguna Internet di Indonesia sudah akrab dengan persebaran berita palsu, penipuan, perundungan, sampai penyebaran informasi pribadi. Oleh karenanya, indeks ini menjadi pengingat penting bahwa persoalan keadaban di dunia digital sudah tidak dapat lagi diabaikan.

Teknologi yang Bermasalah?

Persoalan di media sosial bukan monopoli pengguna Internet dari Indonesia. Persebaran disinformasi, perundungan daring, juga merupakan masalah yang dialami  pengguna Internet di wilayah lain. Kita malah dapat menduga bahwa upaya Microsoft memetakan indeks keadaban justru lahir dari keprihatinan bahwa gejala ini adalah isu yang bersifat global.

Salah satu faktor yang kerap dituding sebagai sumber masalah, adalah media sosial itu sendiri. Teknologi ini tidak lagi dipandang sebagai kunci dari proses demokratisasi. Sebaliknya, media sosial dipandang ikut bertanggung jawab dalam memperbesar atau bahkan memicu masalah di masyarakat. Kunci persoalannya terletak pada model bisinis media sosial yang menggunakan algoritma untuk mengumpulkan data pribadi sekaligus mengenali kecenderungan perilaku para penggunanya.

Data tersebut kemudian digunakan perusahaan media sosial untuk dipasarkan pada para pengiklan, termasuk untuk iklan politik. Yang tidak dibayangkan oleh para penciptanya, algoritma media sosial memperkuat adanya polarisasi, yang dalam beberapa kasus bahkan berujung pada kekerasan yang nyata. Oleh karenanya, beberapa tahun belakangan, politisi, ilmuwan, juga praktisi perusahan media sosial sendiri menyerukan penerapan akuntabilitas yang lebih ketat bagi perusahaan media sosial. Keresahan ini tertuang salah satunya dalam  dokumenter Social Dillemma yang dikeluarkan Netflix pada 2020.

Jadi, media sosial memang punya andil dalam mengamplifikasi masalah sosial dan politik. Namun, karakteristik teknologi tidak cukup untuk menjelaskan alasan warganet Indonesia  kemudian menempati salah satu peringkat terbawah dalam Indeks Keadaban Digital. Sebab perilaku penggunaan teknologi digital tidak seragam, melainkan amat dipengaruhi oleh norma dan praktik budaya yang dimiliki oleh para penggunanya.

Pengaruh Nilai Lokal

Kajian sosiologis dan antropologis di Indonesia telah banyak menunjukkan bahwa teknologi tidak pernah dipahami dan digunakan dengan satu cara. Perangkat teknologi apapun, baru dinilai penting ketika menemukan kelindannya dengan nilai dan praktik budaya yang bersifat lokal. Ilustrasi proses tersebut, dapat ditemukan misalnya pada upaya BJ Habibie membangun industri pesawat terbang. Pesawat adalah teknologi yang modern sekaligus dipandang asing, maka relevansinya dibangun lewat simbol-simbol kultural yang amat dikenal penduduk Indonesia (Amir, 2013). Oleh karenanya, pesawat kebanggaan warga Indonesia itu diberi nama Gatotkaca, tokoh wayang sakti yang juga jadi simbol kedigdayaan nusantara.

Kelindan teknologi modern dengan nilai lokal juga mengemuka dalam riset Barendregt dan Perreira (2008) mengenai telepon genggam. Popularitas telepon genggam, tidak menghilangkan kepercayaan masyarakat pada hal-hal yang gaib. Fenomena itu terlihat dari sempat maraknya rumor mengenai Short Messaging Service (SMS) yang diyakini sebagai medium pengiriman santet. Telepon genggam sebagai teknologi modern dengan demikian menjadi ruang baru dari keyakinan yang memang sudah dikenal berabad-abad.

Masalah keadaban digital juga erat terkait dengan praktik sosial yang juga berlaku di luar media sosial. Ada beberapa masalah perilaku warganet Indonesia yang dipaparkan Microsoft. Isu pertama adalah perundungan dan pelecehan di media sosial. Warganet Indonesia lebih buruk dalam kategori ini dibandingkan tahun sebelumnya. Persoalan perundungan dan pelecehan jelas bukan isu yang hanya terjadi dalam ruang daring. Dua persoalan tersebut merupakan isu yang juga sangat nyata di Indonesia. Laporan Programme for International Asessment (PISA) 2018 misalnya, menyebutkan sedikitnya 41,1% siswa Indonesia mengalami perundungan beberapa kali dalam satu bulan.

Aspek lain yang juga memburuk dari praktik digital kita, adalah penyebaran hoaks, penipuan, dan ujaran kebencian. Bahkan pra perkembangan media sosial, Indonesia memiliki beberapa preseden buruk di mana penyebaran berita bohong dan hasutan kebencian punya andil besar dalam meluasnya konflik etnik dan agama, khususnya pada masa awal Reformasi. Meskipun dalam skala yang berbeda, penyebaran berita bohong dan hasutan ini sayangnya tidak menjadi lebih sederhana era digital. Penyebaran berita bohong dan rumor tersebut malah kemudian teramplifikasi oleh teknologi.

 Jalan Panjang Peningkatan Keadaban Digital

Pemerintah Indonesia bukannya tidak menyadari persoalan yang berkembang di ruang digital. Penipuan, ujaran kebencian, dan berita bohong adalah beberapa masalah yang jadi sasaran Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik (UU ITE). Sayangnya, obsesi penghukuman ini malah kerap menghasilkan masalah baru. Undang-undang ini di antaranya kerap disorot karena banyak digunakan pejabat publik untuk membungkam kritik warga negara. Sebaliknya, tidak ada indikasi bahwa penerapan UU ini menjadikan perilaku warganet Indonesia di ruang digital jadi lebih baik.

Di luar upaya hukum, pengembangan literasi digital sebetulnya merupakan solusi yang lebih mendesak.

Program literasi digital sendiri sudah dirintis berbagai pihak. Kemendikbud, Kemenkominfo, dan beberapa pemerintah daerah sudah memiliki program literasi digital. Pada saat yang sama, gerakan masyarakat seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) yang mengedukasi publik mengenai kualitas informasi juga punya andil penting dalam usaha meningkatkan keadaban digital. Namun demikian, penting diingat bahwa literasi digital tidak akan cukup jika akar persoalan sosio-kulturalnya (perundungan, penyebaran berita bohong, pelecehan) tidak diselesaikan. Aspek-aspek yang ini jelas membutuhkan upaya yang lebih komprehensif untuk penyelesaiannya. Dalam hal ini, skor buruk dalam Indeks Keadaban Digital dapat menjadi pintu awalan bagi kita untuk merintis upaya penyelesaian yang lebih komprehensif (Editor Ranny Rastati).

Referensi

Ilustrasi: Shutterstock

Amir, Sulfikar. 2013. The Technological State in Indonesia: The Co-Constitution of High Technology and Authoritarian Politics. Abingdon: Routledge.

Barendregt, Bart, and Raul Pertierra. 2008. “Supernatural Mobile Communication.” In Handbook of Mobile Communication Studies, edited by James E Katz, 377–89. Massachusetts: MIT Press.

Microsoft, and TRG. 2020. “Civility, Safety & Interaction Online.”

OECD. 2018. “PISA 2018 Results (Volume III): What School Life Means for Students’ Lives.” OECD Publishing. Vol. III. Paris. https://doi.org/https://doi.org/10.1787/acd78851-en.

______________________________________

*) Opini dalam artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak menjadi tanggung jawab redaksi website PMB LIPI

_______________________________________

Tentang Peneliti

Ibnu Nadzir memperoleh gelar Master dari Departemen Antropologi Sosial dan Budaya di Universitas Amsterdam. Saat ini dia bekerja sebagai Peneliti di Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI dengan fokus gerakan sosial dan penggunaan Internet. Dia dapat dihubungi lewat ibnu.nadzir@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

NO COMMENTS

Exit mobile version