Home Artikel Penguatan Identitas Daerah dalam Konteks Pelindungan Bahasa sebagai Penunjang Pendidikan, Pariwisata, dan...

Penguatan Identitas Daerah dalam Konteks Pelindungan Bahasa sebagai Penunjang Pendidikan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif di Kota Bogor

0

[Masyarakat dan Budaya: Volume 12, Nomor 26, 28 Desember 2020]

Oleh Satwiko Budiono (Peneliti bahasa di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Upaya pelindungan bahasa daerah tidak selalu harus dikaitkan dengan daerah pedesaan. Daerah perkotaan juga bisa melaksanakan upaya pelindungan bahasa daerah. Sebagian besar upaya pelindungan bahasa daerah memang masih terkonsentrasi pada daerah pedesaan karena dianggap masih memiliki penutur jati dan kontak bahasa yang minim dengan penutur lainnya sehingga keasliannya masih terjaga dengan baik walaupun pada dasarnya setiap bahasa itu selalu berubah dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi, hal yang perlu dipahami adalah konteks pelindungan bahasa daerah itu sebenarnya dapat dibilang luas. Masyarakat selama ini masih memahami konteks pelindungan bahasa daerah sebagai sarana pendokumentasian bahasa saja. Padahal, konteks pelindungan bahasa daerah dapat tidak mengarah kepada pendokumentasian apalagi kalau bahasa daerahnya sudah terdokumentasikan dengan baik yang ditandai dengan adanya pelajaran muatan lokal. Hal ini penting diketahui karena kewajiban pelindungan bahasa daerah sesungguhnya berada di tangan pemerintah daerah. Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.

 

Meskipun demikian, belum banyak pemerintah daerah yang memperhatikan atau melakukan upaya pelindungan bahasa daerah. Kondisi ini sangat disayangkan karena berkembang atau tidaknya bahasa daerah tergantung dari penutur dan pemangku kepentingannya sendiri. Pemerintah daerah selaku pemilik wilayah sudah seharusnya memperhatikan dan melindungi bahasa daerah di wilayahnya. Semua bahasa daerah yang memang membentuk sebuah komunitas dengan setidaknya dominan dituturkan dalam tingkat minimal desa atau tataran lebih tinggi lainnya harus dilindungi, baik bahasa daerah asli wilayah tersebut maupun bahasa daerah pendatang (Misalnya, adanya daerah transmigrasi atau perpindahan penduduk akibat bencana alam maupun sejenis lainnya). Dalam hal ini, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) selaku lembaga dan pembuat kebijakan kebahasaan di Indonesia hanya dapat memantik, mengarahkan, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan ataupun melanjutkan berbagai upaya pelindungan bahasa daerah yang telah ada sebelumnya. Namun, inti keberlanjutan dari upaya pelindungan bahasa daerah tersebut tetap ada pada tangan pemerintah daerah.

 

Peraturan Pelindungan Bahasa Daerah di Indonesia

Pada Pasal 42 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dengan jelas menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban melindungi bahasa daerahnya sebagai berikut.

(1) Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.

(2) Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

Dari pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban melindungi bahasa daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan (Badan Bahasa, Kemdikbud). Hal ini disebabkan bahasa daerah turut memperkaya kekayaan budaya Indonesia. Kewajiban tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan. Kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pelindungan bahasa daerah pun lebih terjabarkan dengan lebih terperinci lagi. Sebagai contoh, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan upaya pelindungan bahasa daerah berupa (a) penjabaran kebijakan daerah, (b) penyiapan sumber daya, hingga (c) fasilitasi lain yang diperlukan. Semua aturan yang telah disebutkan ini sudah sangat jelas menggambarkan pentingnya campur tangan, dukungan, ataupun pelibatan pemerintah daerah dalam upaya pelindungan bahasa daerah.

 

Situasi dan Kondisi Kebahasaan di Kota Bogor

Salah satu daerah perkotaan yang dapat dijadikan contoh dalam upaya pelindungan bahasa daerah adalah Kota Bogor. Dalam hal ini, Kota Bogor memiliki dominasi bahasa Sunda sebagai bahasa daerah, baik pada tingkatan kecamatan hingga kelurahan. Meskipun ada pula masyarakat di Kota Bogor yang menggunakan bahasa Melayu Betawi di Kecamatan Tanah Sareal, tetapi penggunaan bahasa Melayu Betawi tersebut tidak membentuk sebuah komunitas yang mendominasi pada tingkatan kelurahan sehingga tidak dapat tercatat dalam pendataan Potensi Desa Tahun 2018 di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor.

 

Menurut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor diketahui bahwa penggunaan bahasa Sunda di Kota Bogor sebenarnya berbeda dengan penggunaan bahasa Sunda standar atau bahasa Sunda Priangan. Perbedaan terletak pada pemilihan kata yang cenderung kasar bila dibandingkan dengan bahasa Sunda di daerah lainnya. Hal ini disebabkan adanya kebiasaan dalam komunikasi masyarakat Kota Bogor yang menggunakan pilihan kata bahasa loma (bahasa yang biasa digunakan terhadap teman sebaya) dibandingkan dengan bahasa Sunda Priangan yang cenderung pilihan katanya lebih hormat, santun, atau tinggi.

 

Rekomendasi Pelindungan Bahasa Daerah di Kota Bogor

Berkaitan dengan pelindungan bahasa, Pemerintah Kota Bogor telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pelestarian Budaya Sunda. Peraturan tersebut meliputi pelestarian budaya Sunda yang di dalamnya terdapat unsur pelestarian bahasa Sunda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Ruang lingkup peraturan pelestarian budaya Sunda di Kota Bogor pun sudah dikerucutkan ke dalam ranah pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Hal ini merupakan langkah awal yang sangat bagus dalam melakukan pelindungan bahasa daerah yang disesuaikan dengan identitas daerah. Meskipun demikian, pertimbangan peraturan tersebut belum memasukan peraturan dalam konteks pelindungan bahasa, seperti UU 24 Tahun 2009, PP Nomor 57 Tahun 2014, Permendikbud Nomor 42 Tahun 2018, Perpres Nomor 63 Tahun 2019, hingga Permendagri Nomor 40 Tahun 2007.

 

Kondisi ini memperlihatkan bahwa pentingnya koordinasi antara Pemerintah Kota Bogor dengan Badan Bahasa, Kemdikbud. Hal ini disebabkan ada banyak sekali hal yang dapat dilakukan dalam upaya pelindungan bahasa daerah, khususnya bahasa Sunda sebagai bahasa dominan di Kota Bogor. Mulai dari (1) pengembangan bahasa daerah melalui verifikasi pemetaan bahasa pada tingkatan kelurahan, (2) pembinaan bahasa daerah dalam penamaan rupabumi, hingga (3) fasilitasi pertunjukan bahasa dan sastra di ruang publik. Apalagi, pemakaian bahasa Sunda di Kota Bogor dianggap berbeda dengan wilayah lainnya di Jawa Barat sehingga kekhasan kosakata tersebut dapat pula menjadi sebuah penanda identitas Kota Bogor. Bahkan, kosakata bahasa Sunda khas Bogor tersebut dapat dijadikan sebagai penunjang pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif dalam berbagai ranah.

 

Referensi

Badan Pusat Statistik. 2018. Potensi Desa. Kota Bogor: Badan Pusat Statistik.

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pelestarian Budaya Sunda.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Ilustrasi: WowKeren

_________________________________________________

Tentang Penulis

Satwiko Budiono merupakan peneliti bahasa di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Latar pendidikan S-1 Sastra Indonesia dan S-2 Linguistik Peminatan Bahasa dan Kebudayaan dari Universitas Indonesia. Memiliki minat yang besar terhadap penelitian bahasa dan budaya di Indonesia, khususnya pemetaan bahasa (dialektologi), sosiolinguistik, leksikografi, revitalisasi bahasa, maupun bahasa terancam punah. Penulis dapat dihubungi melalui pos-el satwiko.budiono@kemdikbud.go.id

 

 

 

 

NO COMMENTS

Exit mobile version