[Masyarakat dan Budaya: Volume 11, Nomor 19, Oktober 2020]

Oleh Henny Warsilah (Peneliti PMB LIPI)

Korporasi Hutan Adat Dayak Laman Kinipan di Kalimantan Tengah

Di Pulau Kalimantan hampir semua wilayahnya menjadi perkebunan kelapa sawit. Kalimantan Barat tercatat memiliki lahan perkebunan terluas yang mencapai 1,50 juta hektar. Di Kalimantan Tengah luas lahannya mencapai 1,6 juta hektar dan di Kalimantan Timur luas lahannya 1,05 juta hektar. Di Kalimantan Tengah ada 1,6 juta hektar lahan sawit. Keseluruhan lahan itu dikuasai oleh sekitar 183 perusahaan, yang terbesar adalah perusahaan Sinar Mas Grup, Astra Grup, dan Wilmar Grup (Dinas Lingkungan Hidup/DLH, Kalteng). Setiap tahunnya, Kalimantan Tengah menyumbang 9 juta ton crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit dari seluruh produksi CPO Indonesia. Luas perkebunan sawit di Kalteng yang sudah operasional rata-rata 1.800 hektar dan yang sudah menanam sawit ada 1.500 hektar, dengan rata-rata produksi 5.200 ton CPO per tahunnya.

Jumlah perusahaan besar swasta (PBS) di Kalteng saat ini ada sebanyak 327 perusahaan, dengan total luas lahan mencapai 3,953,587 juta hektar. Terbagi menjadi 177 perusahaan sudah operasional seluas 1,894 juta hektar dan yang belum operasional 150 perusahaan dengan konsesi seluas 2,059,466 juta hektar. Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis tiap tahun, berikut ini besaran pendapatan diraih perusahaan-perusahaan tersebut.

Tabel 1. Daftar Perusahaan Sawit Dengan Keuntungannya

Perusahaan perkebunan kelapa sawit Pendapatan 2018 Pendapatan 2017
Astra Agro Lestari, Tbk. (AALI) Rp 19,08 triliun Rp 17,31 triliun
Andira Agro, Tbk. (ANDI) Rp 300,28 miliar Rp 291,11 miliar
Austindo Nusantara Jaya, Tbk. (ANJT) Rp 151,70 triliun Rp 161,79 triliun
Eagle High Plantations, Tbk. (BWPT) Rp 3,08 triliun Rp 3,05 triliun
Dharma Satya Nusantara, Tbk. (DSNG) Rp 4,76 triliun Rp 5,16 triliun
Golden Plantation, Tbk. (GOLL) Rp 213,86 miliar Rp 177,24 miliar
Gozco Plantations, Tbk. (GZCO) Rp 565,45 miliar Rp 646,94 miliar
Jaya Agra Wattie, Tbk. (JAWA) Rp 745,51 miliar Rp 555,14 miliar
PP London Sumatra Indonesia, Tbk. (LSIP) Rp 4,02 triliun Rp 4,74 triliun
Multi Agro Gemilang Plantation, Tbk. (MAGP) Rp 175,63 miliar Rp 69,38 miliar
Mahkota Group, Tbk. (MGRO) Rp 2,00 triliun Rp 1,76 triliun
Provident Agro, Tbk. (PALM) Rp 446,65 miliar Rp 759,99 miliar
Sampoerna Agro, Tbk. (SGRO) Rp 3,21 triliun Rp 3,62 triliun
Salim Ivomas Pratama, Tbk. (SIMP) Rp 14,19 triliun Rp 15,83 triliun
Smart, Tbk. (SMAR) Rp 37,39 triliun Rp 35,32 triliun
Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (SSMS) Rp 3,71 triliun Rp 3,24 triliun
Bakrie Sumatera Plantations, Tbk. (UNSP) Rp 1,95 triliun Rp 1,50 triliun

Sumber: Lifepal, 2019 Mahardian Prawira Bhisma

Meskipun harga  CPO fluktuatif, permintaan terhadap minyak kelapa sawit masih terbilang tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, sejumlah negara mengimpor minyak kelapa sawit Indonesia dalam jumlah besar. Perusahaan perkebunan kelapa sawit masuk ke dalam golongan sektor primer karena kegiatannya yang menyediakan bahan mentah buat perusahaan manufaktur. Permintaan terhadap kelapa sawit sangat tinggi karena tingginya permintaan terhadap kebutuhan consumer goods. Sebab kandungan kelapa sawit dibutuhkan dalam menghasilkan produk-produk seperti margarin, cokelat, kosmetik, detergen, sabun, lilin, hingga sebagai bahan bakar.

Namun tingginya permintaan terhadap CPO sawit dari Kalteng tidak berbanding terbalik dengan kondisi kehidupan masyarakat Dayak yang seharusnya semakin sejahtera. Dapat kita telusuri melalui kehidupan dan konflik antara suku Dayak sebagai tuan rumah di Bumi Kalimantan dengan perusahaan kelapa sawit. Masyarakat adat Dayak Laman Kinipan atau Dayak Tomun, misalnya di Kalteng menggantungkan hidup dari hutan wilayah adat. Ketua adat mereka bernama Effendi Buhing. Desa Laman Kinipan atau lebih sering disebut desa Kinipan terletak di pegunungan, dan merupakan salah satu desa yang masih memiliki hutan yang utuh. Jika hutan Kinipan tidak diselamatkan, sisa hutan gunung lainnya di Kalimantan akan terancam punah. Penduduk desa adat Laman Kinipan ini pada mulanya hidup tentram mengelola hutan mereka secara adat. Artinya ada aturan dan ketentuan yang telah disepakati secara adat untuk mengelola hutan adat secara bersama.

Tapi sejak tahun 2012, hidup mereka pun terancam karena korporasi. PT Sawit Mandiri Lestari (SML) mulai datang berulang untuk menginformasikan kepada masyarakat di sana. Mereka bernegosiasi soal penggusuran wilayah demi investasi dalam bentuk perkebunan kelapa sawit. Pada saat ini sebagian wilayahnya telah ditebang dan ditanami sawit oleh perusahaan SML. Meskipun SML tahun lalu telah menghentikan penebangannya, tapi tahun ini SML menebang pohon-pohon di wilayah lainnya.

Pohon sawit menyebabkan punahnya hewan langka seperti orangutan, gajah Kalimantan dan harimau Sumatra. Padahal, hanya tersisa 70.000 orang utan yang hidup di hutan-hutan di Asia Tenggara, termasuk Pulau Kalimantan. Tetapi, politik biofuelnya dari mancanegara membawa spesies ini ke batas kepunahan, karena setiap perkebunan sawit baru yang dibuka berimplikasi terhadap kerusakan habitat mereka.

Dan, lebih parahnya para petani kecil dan masyarakat adat yang sejak dulu menghuni dan melindungi hutan sering digusur dari tanahnya dengan paksa. Di Indonesia terdapat 700 kasus konflik tanah yang berhubungan dengan industri minyak sawit, salah satunya kasus Dayak Kinipan. Oleh karena itu sejak bulan Juni tahun 2020 warga Dayak Kinipan memblokir jalan masuk ke kampung mereka dengan menghalanginya dengan buldoser. Hal ini dilakukan untuk mencegah perluasan perkebunan kelapa sawit di hutan adat mereka. Karena aksi protes dan blokade oleh masyarakat Dayak Kinipan ini, polisi telah menangkap enam warga masyarakat adat yang menentang perampasan tanah dan penebangan hutan.

Tak terhitung jumlah petani dan masyarakat adat yang bernasib sama seperti rekan-rekan masyarakat adat Dayak Kinipan,  perusahaan sawit datang merampas tanah masyarakat. Jika mereka menentangnya langsung masuk ke penjara. Kasus almarhum Hermanus, menggambarkan strategi perusahaan yang beringas menindas dan memenjarakan rakyat. Hermanus, aktivis lingkungan dan agraria asal desa Penyang (Kalimantan Tengah) yang meninggal dunia pada tanggal 26 April 2020 pada masa tahanannya yang dimulai sejak tanggal 18 Februari 2020.

Tanggal 26 Agustus 2020 Effendi Buhing, ketua adat masyarakat Laman Kinipan, juga ditahan di kantor polisi. Walau beliau kini dibebaskan tapi bisa dipanggil sewaktu-waktu oleh polisi untuk dimintai keterangan. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Hendra Rochmawan membenarkan penangkapan Effendi Buhing, Ketua Komunitas Adat Kinipan. Polisi menangkap Effendi di rumahnya, Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, Rabu (Berbagai Media 26/8/2020), berawal dari tiga laporan PT Sawit Mandiri Lestari (SML).

Kasus perseteruan masyarakat adat Dayak Kinipan di Kalimantan Tengah vs korporasi bukan satu-satunya kasus kekerasan terhadap mereka. Sebelumnya tiga warga dari desa adat Penyang ditangkap aparat kepolisian, dan dituduh melakukan pencurian buah sawit milik PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP). Kasus kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Sampit (Kalimantan Tengah). Selama proses pengadilan mereka harus dipenjarakan didalam tahanan Kepolisian yang sudah overload. Tanggal 27 April pengadilan menolak keberatan dua dari tiga terdakwa. Mereka ingin mendapat status tahanan pengalihan, dan tidak lagi ditahan di penjara selama wabah corona. Pada akhirnya, terdakwa ke tiga meninggal dunia sehari sebelumnya (Koran Lokal,26 April 2020).

Tragedi kematian orang Dayak ini, dimulai dari pecahnya konflik tanah yang dimulai sejak tahun 2005. PT. HMBP ingin memperluas wilayah operasionalnya yang melebihi dari jumlah wilayah yang telah diijinkan. Untuk itu perusahaan merampas kawasan hutan dan ladang milik warga hampir seluas 2000 hektar. Sejak awal, warga desa menolak menyetujui perkebunan sawit di tanah milik mereka, apalagi menyerahkan tanahnya. Pihak berwenang telah melarang perusahaan itu untuk beroperasi di luar ijin wilayahnya. Namun terlambat. Selama bertahun-tahun simpang siur dan masalah tidak terselesaikan. Warga Penyang sepenuhnya menyerahkan masalah ini kepada pemerintah untuk membantu penyelesaian. Mereka mengadu ke berbagai jawatan dan Komnas HAM. Tuntutan warga adalah pengembalian tanah yang telah dirampas perusahaan HMBP dengan segera.

Pada 15 Oktober 2019, PT. HMBP menerbitkan surat pernyataan penyerahan lahan kepada warga Penyang. Oleh karena itu, warga merasa tanah itu sudah milik mereka. Beramai-ramai dan berkali-kali pergilah mereka memanen buah sawit di sana. Ternyata penyerahan lahan ini tidak jelas. Sehingga ketika segelintir warga kembali memanen di bulan Februari lalu, mereka ditangkap. Sekelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memberikan bantuan hukum dan kehadiran media. Di publik umum tiga warga ini menjadi “pahlawan lingkungan hidup“ yang berjuang demi hutan dan reformasi agraria untuk kepentingan petani kecil dan alam. Mereka simbol dari perjuangan yang tak seimbang menentang ketidakadilan dan agroindustri minyak sawit.

Tetapi tidak cukup hanya memandang simbol pahlawan adat dan lingkungan, jika hutan-hutan adat mereka tetap tereksklusi, berubah menjadi perekebunan sawit yang dalam jangka panjang, hal ini sama halnya dengan kepunahan masyarakat adat.

Kebutuhan Minyak Sawit

 

Minyak sawit adalah minyak nabati yang terbanyak diproduksi. Harga pasaran dunia yang murah dan baiknya sistim pengolahan menyebabkan minyak sawit diburu masyarakat dunia. Minyak sawit berguna bagi makanan yang dibekukan, biskuit dan margarin, minyak sawit juga terdapat di krim badan, sabun, kosmetik, lilin dan deterjen. Di Indonesia, biofuel dari minyak sawit dicampur dengan solar sebanyak 20% sampai 30%, digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Di Uni Eropa (UE) hampir setengah dari impor minyak sawit mengalir ke biofuel.

Sementara ini perkebunan sawit berkembang lebih dari 27 juta hektar di seluruh dunia, dan separuhnya,14,6 juta hektar berada di Indonesia. Wilayah ini seluas pulau Jawa dan pulau Sulawesi dalam kondisi kosong, alias tidak ada manusia dan binatang hidup lainnya. Data yang dihimpun Non-Governmental Organization (NGO), memperlihatkan hanya tersisa 70.000 orang utan yang hidup di hutan-hutan di Asia Tenggara. Politik biofuel dari mancanegara membawa spesies ini ke batas kepunahan. Setiap perkebunan sawit baru merusak habitat mereka.

Untuk membatasi perusakan hutan-hutan akibat dirubah menjadi perkebunan sawit, peraturan wajib yang diterapkan pemerintah Indonesia untuk membatasi penebangan hutan hujan yang dirubah menjadi perkebunan sawit adalah mencampur biofuel di bensin dan solar (diesel) yang telah diputuskan sejak tahun 2009. Berdasarkan perintah UUD 45, khususnya pasal 33, negara harus mengeluarkan peraturan pemerintah khusus bagi perusahaan perkebunan asing yang akan beroperasi atau yang telah beroperasi wajib mengikuti program “Production Sharing Contract” atau sering disebut “Production Sharing Agreement” karena hasil perkebunan berasal dari tanah, air dan sumber daya alam di negara kita. Di sektor perkebunan pembagian produksinya 50% : 50%, tanpa  adanya pengembalian modal investasi. Investasinya 100% tanggung jawab investor. Seluruh kerugian (100%) ditanggung investor. Sementara skema bagi hasil untuk sektor Bagi Hasil Minyak dan Gas: Negara (85%) :  Investor (15%), dengan ketentuan adanya pengembalian biaya investasi. Untuk Tambang, perbandingan pendapatannya adalah Negara (65%) : Investor (35%).

Di Indonesia, luas areal perkebunan sawit yang dikelola rakyat sekitar 5 juta hektar, sisanya 9 juta hektar adalah perkebunan besar (termasuk milik pemerintah), dari angka tersebut sebanyak 7,8 juta hektar merupakan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki pihak asing (Antara News, 2016). Di antaranya pengusaha asal Malaysia, Singapura, AS, Inggris, Belgia. Kegiatan perkebunan kelapa sawit di lapangan memerlukan lahan yang luas serta modal yang kuat dengan resiko yang lumayan tinggi akibat pengaruh iklim, hama/penyakit dan lingkungan sosial.

Hasil perkebunan ini berupa CPO, dapat diolah lebih lanjut menjadi Bio Solar, Premium, minyak goreng, kebutuhan industri, kosmetik, dan lainnya. Dari total produksi nasional, CPO hanya sekitar 20% digunakan untuk minyak makan, sisanya di ekspor atau dijadikan campuran bio solar. Konversi CPO menjadi bahan bakar bensin belum dilakukan secara komersial, baru berhasil pada tingkat penelitian.

 

Transformasi Agraria, The Powers of Exclusion dari Hall Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Murray Li

Mencermati apa yang sedang terjadi pada masyarakat Dayak Kinipan di Kalimantan Tengah, sesungguhnya bukan hal baru, dan bukan produksi kekerasan yang baru. Kondisi serupa telah dianalisa oleh tiga ilmuwan dunia yakni: Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Murray Li dalam bentuk buku yang berjudul The Powers of Exclusion, Land Dilemmas in Southeast Asia (2011), ini menunjukkan bahwa globalisasi dan proses eksklusi bukanlah hal baru.

Untuk mengarahkan pembacaan di atas, ketiga penulis memfokuskan pada berbagai cara yang berubah yang mengakibatkan penduduk tereksklusi dari akses atas tanah. Ketiga penulis menggunakan terminologi “exclusion” yang dihubungkan dengan konsep akses. Akses diartikan sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu (the ability to derive benefit from things). Cara melihat akses atas tanah yang beralih dari cara pandang hak (right) menuju kekuasaan (power) dapat menjelaskan proses perolehan tanah untuk kepentingan pasar. Para penulis, dalam bukunya tersebut melihat eksklusi dalam pengertian sebagai “kondisi”, dimana orang berada dalam situasi tuna akses pada tanah, atau situasi yang mana tanah dikuasai dalam bentuk kepemilikan pribadi (private property). Eksklusi juga bermakna “proses” yang mana aksi-aksi kekerasan intens dan berskala luas mengakibatkan orang miskin (baca masyarakat adat) terusir dari tanahnya oleh atau atas nama orang yang berkuasa. Eksklusi bukanlah proses acak, ia telah distrukturasi oleh relasi kekuasaan.

Kajian empiris yang ketiga penulis lakukan, memperlihatkan kondisi dan proses eksklusi tercipta dari interaksi empat kekuatan (power) berikut: 1.Regulation (kebijakan); 2.Force (kekuatan); 3.The market (pasar); dan 4.Legitimation (pengabsahan). Regulation, seringkali namun tidak eksklusif, diasosiasikan dengan instrumen legal-negara, yang menetapkan aturan akses atas tanah dan kondisi penggunaannya. Force adalah kekerasan atau ancaman kekerasan baik yang aktornya state atau nonstate. The market adalah kekuatan eksklusi yang bekerja membatasi akses melalui bentuk “harga” dan kreasi “insentif” (pasar); dan legitimation (pengabsahan “harga” dan kreasi “insentif” dengan semakin terindividualisasikannya tanah. Legitimation menentukan dasar moral atas klaim, dan tentu saja dalam membuat regulasi, pasar, dan kekuatan, sehingga dengan itu menjadi basis eksklusi yang secara politik dan sosial dapat diterima.

Bentuk-bentuk powers of exclusion yang berhasil ditunjukkan penulis menandai transformasi agraria yang terjadi di Asia Tenggara, adalah 6 ragam berikut:

(1) regulerisasi akses atas tanah melalui program pemerintah, sertipikasi tanah, formalisasi, dan settlement;

(2) ekspansi spasial dan intensifnya upaya melakukan konservasi hutan dengan bentuk pelarangan pertanian;

(3) hadirnya “boom crops” yang terlihat massif, cepat, keras, yang membalikkan tanah-tanah konversi untuk produksi monocrops;

(4) konversi lahan pertanian untuk tujuan-tujuan “pasca-agraria”;

(5) terbentuknya formasi kelas agraris secara “intimate” dan dalam skala desa;

(6) mobilisasi kolektifitas untuk mempertahankan atau menuntut akses atas tanah mereka, dengan mengorbankan pengguna atau penggunaan tanah lain.

 

Apa yang ketiga penulis tampilkan dalam The Power of Exclusion terjadi di Indonesia, karena memang salah satu wilayah kajian adalah Indonesia dan di kawasan Asia Tenggara lainnya, seperti: Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Dalam konteks, land dilemmas seorang petani tidak mungkin bisa mengolah tanahnya yang subur (inklusi) tanpa ia membatasi atau melarang orang lain (eksklusi) mengklaim atas tanah tersebut. Di sinilah inklusi dan eksklusi itu berlangsung secara bersamaan, bagai dua sisi mata uang yang sama. Penulis menyebut ini sebagai “the double edges of exclusion”, dan di sinilah letak dilemanya, bahwa pada saat orang mengakses tanah secara bersamaan ia membatasi bahkan menutup akses orang lain atas tanah tersebut.

Pemerintah harus memperhatikan, misalnya dalam program legalisasi tanah, berakibat pada siapa sajakah kegiatan ini di hutan alam milik kelompok adat, demikian pula saat dilaksanakannya program penetapan kawasan hutan (Land and Forest Allocation) dengan membuat batas yang tegas antara “hutan” dengan “pertanian”, antara “desa” dan bukan desa dan seterusnya.

Indonesia digambarkan dalam buku ini utamanya dalam bab 6, dimana masyarakat (dengan kasus Subang dan dataran tinggi Sulawesi), satu sama lain yang mereka ini saling mengenal, melakukan exclude akses atas tanah sebagai bagian dari akumulasi kapital. Masyarakat desa Jawa yang digambarkan secara idyllic sebagai komunitas yang homogen, dan harmonis tidak menemukan pembenarannya sebab secara internal mereka terdiferensiasi dalam kelas penguasaan tanah. Satu dengan lainnya terikat dalam hubungan penggarapan tanah, bagi hasil, sewa dan gadai tanah, kredit, hutang-piutang, yang tidak jarang berujung pada proses pelepasan tanah bagi kelas yang lemah, dan akumulasi pada pihak yang sebaliknya. Demikian pula yang terjadi di dataran tinggi Sulawesi, dengan meluasnya penanaman kakao di wilayah ini yang membutuhkan lahan-lahan baru yang diperoleh dengan cara membeli tanah penduduk setempat oleh para pendatang yang kebanyakan dari Bugis.

Salah satu argumentasi mendasar dalam masalah akses lahan adalah perspektif kekuasaan eksklusi yang dikemukakan oleh Hall et al (2013). Sampai batas tertentu, perspektif tersebut berasal dari teori akses, yang dikemukakan oleh Jesse Ribot dan Nancy Peluso. Menurut Ribot dan Peluso (2003), akses dikaitkan dengan “kemampuan untuk memanfaatkan sesuatu”. Sudut pandang ini telah dikembangkan lebih lanjut oleh Hall et al dalam konteks pengecualian lahan di negara-negara Asia Tenggara. Hall et al melihat bahwa pengucilan tanah adalah “cara di mana orang dicegah untuk mendapatkan keuntungan dari sesuatu”. Menurut mereka, pengecualian tidak hanya terbatas pada kepemilikan properti, tetapi juga melibatkan “klaim atau hak yang diakui dan didukung secara sosial”.

Eksklusi tanah telah menjadi perhatian utama para sarjana, terutama di negara berkembang (Rodgers, 1995). Menurut Rodgers, studi eksklusi lahan di negara berkembang masih jarang ditemukan. Menurut beberapa perspektif peneliti, akses lahan dan eksklusi sosial memiliki hubungan yang kuat, terutama ketika membahas masalah sumber daya ekonomi sebagai salah satu tema sentral studi sosial (Rodger, 1995 dan Hall et al, 2013), oleh karena itu menurut Silver (seperti dikutip dalam Sen, 2000) itu dianggap sebagai pengecualian material. Oleh karena itu, dapat menimbulkan isu eksklusi material (Sen, 2000), yang berujung pada potensi konflik dan perebutan lahan (Unruh dan Williams, 2013 dan Rodgers, 1995).

 

Pembelajaran Bagi Indonesia

Masyarakat Indonesia, termasuk ke dalamnya masyarakat adat berhak mendapat perlindungan dari negara atas kekayaan hutan-hutan adatnya, ini seperti tertuang dalam UU Dasar 1945 pasal 33. Berdasarkan perintah UUD 45 khususnya pasal 33, negara harus mengeluarkan peraturan pemerintah khusus bagi perusahaan perkebunan asing yang akan beroperasi atau yang telah beroperasi wajib mengikuti program “Production Sharing Contract”, atau sering disebut “Production Sharing Agreement”, karena hasil perkebunan berasal dari tanah, air dan sumber daya alam di negara kita. Begitupun sistem bagi hasil untuk produk perkebunan yang 50:50 harus diterima oleh kelompok masyarakat adat yang hutan-hutan mereka telah tereksklusi, di rubah menjadi hutan sawit yang tidak produktif untuk kehidupan masyarakat adat.

Harus ada kemauan politik dari Pemerintah untuk membatasi ekspansi dan ekseklusi hutan-hutan adat, jika tidak mau keragaman masyarakat adat yang menjadi tiang penyokong NKRI itu ikut musnah bersamaan dengan musnahnya hutan-hutan adat mereka. Di era revolusi digital, pengaturan hukum yang berkaitan dengan tanah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), di dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala dan masalah yang terjadi di masyarakat Agraris. Hal ini terlihat fenomena sengketa tanah yang paling ketat antara masyarakat dengan pemerintah dan sebaliknya, pengusaha dengan pemerintah, dan pengusaha dengan masyarakat menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2018 sebanyak 6,545 kasus dan pada tahun 2019 sebanyak 8900 kasus.

Sistem hukum di Indonesia ternyata belum siap menghadapi revolusi industri 4.0, dimana akan lebih banyak masalah terkait dengan persoalan land dilemmas, persoalan eksklusi tanah terkait dengan kemajuan industri, maka sistem hukum harus bergerak lebih maju sesuai kecepatan teknologi itu sendiri. Terutama belum terpetakannya secara digital kelompok kampung-kampung adat, dan tanah-tanah adat hunian mereka, serta hutan hutan adat yang menjadi hutan perburuan seyogianya tidak dialihkonversikan menjadi kebun kebun kelapa sawit yang tidak dapat memberi keuntungan kepada masyarakat adat (Editor Ranny Rastati).

Daftar Pustaka 

Ilustrasi: Planters 2018

Barney, Keith, 2012. “Review of Powers of Exclusion”, http://asiapacific.anu.edu.au.

Bernie Mohamad. 2019. “1,6 Juta Lahan Sawit di Kalteng Dikuasai Sinarmas, Astra & Wilmar”. https://tirto.id/dfql.

Hart, Gillian, Andrew Turton, dan Benjamin White (ed.), 1989. Agrarian Transformation, Local Processes and the State in Southeast Asia, California: University California Press.

Hart, Gillian, 1986. Power, Labor, and Livelihood, Processes of Change in Rural Java, (Berkeley dan Los Angeles: University of California Press.

Hall, Derek, Philip Hirsch, dan Tania Murray Li, 2011. Power of Exclusion, Land Dilemmas in Southeast Asia, Singapore: National University of Singapore.

Ribot, J.C. dan Nancy Peluso, 2003. “A Theory of Access”, Rural Sociology, Vol. 68, issue 2, pp. 153-181.

Rodgers, G. What Is Special About a Social Exclusion Approach?. In Gerry Rodgers, Charles Gore, dan Jose B. Figueiredo (Ed), 1995, Social Exclusion: rhetoric, reality, and responses, International Institute for Labour Studies, Geneva, pp. 43-56.

Sen, A. (2000). Social Exclusion: concept, application, and scrutiny, Social Development Papers, No. 1, Asian Development Bank.

Unruh, J., & Williams, R.C. (2013). Land and Post-Conflict Peacebuilding, Policy Brief, No. 3, the Environmental Law Institute.

Planters,  www.sampoernaagro.com.

***

Tentang Penulis

Henny Warsilah adalah profesor riset dan peneliti senior di PMB LIPI. Fokus kajiannya pada Sosiologi Perkotaan. Ia dapat dihubungi melalui email hennywarsilah@gmail.com.